Sangatta – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Akbar Tanjung, memaparkan visi besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga 2045, dengan tujuan menjadikan Kutai Timur sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Akbar menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan, salah satunya adalah diversifikasi ekonomi.
Akbar mengungkapkan bahwa selama ini, Kutai Timur sangat bergantung pada sektor pertambangan. Namun, dengan berjalannya waktu, sektor ini akan semakin berkurang kontribusinya, sehingga penting untuk mengoptimalkan potensi daerah lainnya. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi sumber daya alam, terutama di sektor perkebunan dan pengolahan produk lokal.
“Jadi, pasca tambang, harapannya kita sudah mampu untuk menghadirkan produk seperti perkebunan dan bagaimana hilirisasi bisa kita maksimalkan,” jelas Akbar saat ditemui di Ruang Kerjanya di Gedung DPRD Kutai Timur, Rabu (20/11/2024).
Hilirisasi, menurutnya, akan menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan perekonomian yang lebih berkelanjutan di masa depan. Akbar berharap proses hilirisasi ini dapat dilakukan lebih cepat daripada target RPJPD yang ditetapkan hingga 2045. Menurutnya, semakin cepat hal ini dilakukan, semakin besar dampaknya bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
“Menurut saya, tidak mesti harus tercapainya pada tahun 2045. Lebih cepat lebih baik,” ungkap politisi Partai PKS ini, yang optimistis bahwa hilirisasi dapat mendongkrak perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Selain fokus pada hilirisasi, Akbar juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kutai Timur, terutama di desa-desa dan daerah-daerah terpencil yang masih membutuhkan perhatian lebih. Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik masih menjadi kebutuhan mendesak di beberapa daerah, yang perlu segera ditangani agar pembangunan dapat merata.
“Harapan kita untuk menuju Kutim hebat 2045 yang maju, inklusif, berkelanjutan. Makna inklusif itu adil dan merata. Misalnya kita bicara salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi di tengah masyarakat. Persentasenya saat ini masih sekitar 30 persen,” ujar Akbar.
Infrastruktur, menurut Akbar, sangat penting karena dapat menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Salah satu prioritas yang menjadi fokus utamanya adalah akses jalan, terutama yang menghubungkan desa-desa dengan pusat kegiatan ekonomi di kota-kota besar. Infrastruktur jalan yang baik akan mempermudah transportasi barang dan orang, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa.
“Termasuk akses jalan, yang menjadi titik tekan saya. Karena aktivitas masyarakat kita, sosial ekonominya banyak juga di dalam desa,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Akbar menjelaskan bahwa RPJPD yang telah disusun akan menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan Kutai Timur hingga 2045. Namun, untuk mewujudkan tujuan jangka panjang tersebut, pemerintah daerah juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dipertajam setiap lima tahun. RPJMD ini, katanya, akan memuat langkah-langkah taktis yang lebih spesifik untuk mencapai target RPJPD.
“Itu untuk visi RPJPD kita sampai 2045. Nanti akan kita pertajam lagi di RPJMD untuk lima tahunan,” pungkasnya.