Samarinda – Di tengah potensi besar perkebunan kelapa sawit Kalimantan Timur yang mencapai 1,7 juta hektare, Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji menyuarakan keprihatinan terkait belum optimalnya hilirisasi industri sawit di daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri Halal Bi Halal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Selasa malam (22/4/2025).
Dari total luas tersebut, baru sekitar 1,3 juta hektare yang telah tertanami. Masih ada 400 ribu hektare yang belum tergarap, dan hal ini menurut Seno harus menjadi perhatian bersama untuk dievaluasi. Namun, yang lebih krusial menurutnya adalah rendahnya jumlah pabrik pengolahan produk turunan sawit yang berdiri di Kaltim.
“Kaltim walaupun kelapa sawit besar luasannya, kita saat ini belum banyak memiliki pabrik produk turunan kelapa sawit, masih sedikit. Hilirisasi belum maksimal. Belum memberikan dampak yang maksimal bagi perekonomian daerah,” tegas Seno.
Ia pun mengajak Gapki untuk bekerja sama dengan Pemprov Kaltim dalam menarik minat investor membangun industri hilir sawit, agar keseimbangan antara hulu dan hilir dapat terwujud. Saat ini, hanya terdapat sedikit pabrik produk turunan di Balikpapan, Maloy-Kutai Timur, dan Bontang.
“Jika industri turunan kelapa sawit bisa hadir di Kaltim, maka harga tandan buah segar (TBS) akan naik. Dampaknya dirasakan langsung oleh petani, baik plasma maupun inti,” terang Seno.
Menurutnya, kehadiran industri pengolahan akan memberikan efek domino terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sawit. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan insentif dan dukungan penuh bagi investor dan pelaku usaha agar iklim bisnis lebih kondusif dan menarik.
“Pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi dengan dunia usaha. Dengan insentif yang kami siapkan, pengusaha bisa melakukan lompatan-lompatan dalam berusaha,” ujarnya menutup.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Kaltim untuk memanfaatkan potensi komoditas unggulan secara optimal dan menjadikannya penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.