SANGATTA – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj. Prayunita Utami, S.Tr.Keb., M.Kes., meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim memperkuat komunikasi dan sinergi dengan DPRD dalam menjalankan program pembangunan.
Hal itu disampaikan Prayunita saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Kamis (8/10/2026). Ia berharap berbagai program yang disampaikan pemerintah benar-benar dapat direalisasikan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya berharap yang disampaikan oleh Bupati itu harus real. Jangan sampai seperti yang sebelumnya, program yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat tetapi tidak sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan dan program pembangunan tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Ia berharap perhatian pemerintah dapat diberikan secara merata kepada masyarakat Kutim.
“Saya berharap pimpinan-pimpinan yang ada di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada, bukan orang-orang tertentu yang ada di lingkaran mereka,” katanya.
Selain persoalan realisasi program, Prayunita juga menyoroti masih adanya aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Ia mengatakan DPRD memiliki banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, namun tidak seluruhnya dapat diwujudkan karena harus menyesuaikan dengan program pemerintah daerah.
“Banyak aspirasi yang belum terealisasi ke masyarakat. Karena kita mengikuti program-program Bupati. Cuma sepertinya tidak semua bersinergi dengan kita,” jelasnya.
Ia mencontohkan persoalan pembahasan sejumlah agenda yang dinilainya belum berjalan secara optimal. Menurutnya, komunikasi antara eksekutif dan legislatif perlu diperbaiki agar tidak terjadi kesenjangan informasi dalam proses pembahasan kebijakan dan anggaran.
“Ke depannya ada komunikasi yang lebih banyak, komunikasi yang lebih baik. Entah yang ada diperbaiki atau dievaluasi atau diganti, terserah pemerintah. Saya ke depannya minta pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperbaiki yang ada di Kutai Timur ini,” tegasnya.
Prayunita juga menyinggung peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya ketua TAPD yakni Sekretaris Daerah.
Ia mengaku tidak dapat banyak berkomentar mengenai TAPD karena menurutnya komunikasi antara pimpinan DPRD dengan TAPD selama ini belum berjalan maksimal.
“Baru kali ini tujuh tahun saya menjabat, dua tahun sebagai pimpinan, satu kalipun ketua TAPD tidak hadir. Itu saya sangat sayangkan,” ungkapnya.
Menurut Prayunita, rapat-rapat di DPRD memang tetap berjalan dan pihaknya telah beberapa kali mengundang TAPD. Namun, ia menilai keterlibatan dalam pembahasan belum menyeluruh.
“Rapat-rapat ada, kita selalu undang. Kita selalu undang beberapa kali, hanya sebatas sampai pendapatan saja. Selebihnya saya tidak tahu, mau belanja, yang dibelanjakan saya tidak tahu,” katanya.
Karena itu, ia berharap ke depan komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan TAPD dapat berlangsung lebih intensif dan efektif.
Menurutnya, jika terdapat informasi atau pembahasan yang tidak dapat disampaikan dalam forum Banggar, setidaknya komunikasi dapat dilakukan melalui pimpinan DPRD sehingga lembaga legislatif tetap memperoleh informasi yang diperlukan.
“Ke depan saya berharap komunikasi ini lebih bagus lagi, lebih efektif. Mereka komunikasinya harus lebih intens. Kalau memang tidak bisa dipaparkan di Banggar, sampaikan kepada kami pimpinan,” pungkasnya.
