Samarinda – Efisiensi anggaran dinilai tidak boleh mengorbankan kinerja organisasi perangkat daerah. Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti masih adanya bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang belum memperoleh dukungan anggaran memadai, meski memiliki program strategis untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, usai menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Samarinda, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut membahas progres pelaksanaan program tahun anggaran 2026 sekaligus usulan kegiatan dan kebutuhan anggaran tahun 2027.
Novan menjelaskan pembahasan bersama mitra kerja pada prinsipnya mengevaluasi kesesuaian program dengan visi pembangunan Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, secara umum persoalan yang ditemukan hampir serupa dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain, yakni masih terdapat bidang yang belum memperoleh alokasi anggaran sesuai kebutuhan.
“Pada dasarnya hampir mirip dengan OPD-OPD sebelumnya. Ada bidang-bidang yang memang masih kurang dalam dukungan anggaran. Harusnya program-program itu menyesuaikan dengan visi pemerintah kota, tetapi kenyataannya masih ada yang belum didukung secara maksimal,” ujar Novan.
Ia menegaskan yang menjadi perhatian bukan berarti OPD tidak memiliki anggaran sama sekali. Namun, terdapat bidang tertentu yang belum memperoleh porsi anggaran untuk menjalankan program secara optimal sehingga berpotensi menghambat pencapaian target pelayanan publik.
“Jangan sampai visi pemerintah sudah jelas, arahnya sudah ada, tetapi dukungan anggarannya tidak mengikuti. Bagaimana bidang itu bisa bekerja maksimal kalau tidak diberikan anggaran sesuai kebutuhannya,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga menerima paparan mengenai realisasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hingga pertengahan tahun, tingkat serapan anggaran secara keseluruhan berada di kisaran 40 persen. Novan menjelaskan kondisi tersebut masih tergolong normal karena sebagian besar anggaran akan terserap pada akhir tahun, terutama untuk belanja pegawai, tunjangan, serta biaya operasional rutin seperti listrik dan air.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar rencana rasionalisasi atau penyesuaian anggaran tidak mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, efisiensi harus dilakukan secara tepat sasaran tanpa menghilangkan dukungan terhadap bidang yang menjalankan program prioritas.
Komisi IV juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi program peningkatan literasi. Salah satunya melalui pengembangan perpustakaan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses koleksi buku elektronik melalui perangkat telepon pintar yang terhubung dengan sistem perpustakaan daerah.
“Transformasi digital harus terus didorong agar masyarakat semakin mudah mengakses bahan bacaan. Tujuannya meningkatkan minat baca, bukan hanya bagi anak-anak sekolah dan mahasiswa, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat,” jelas Novan.
Selain digitalisasi layanan, DPRD juga mendorong Dinas Perpustakaan memperluas kegiatan literasi hingga ke lingkungan masyarakat melalui kolaborasi dengan Posyandu, PKK, kecamatan, dan kelurahan. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat budaya membaca sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan.
Komisi IV berharap penyusunan anggaran tahun 2027 mampu mengakomodasi kebutuhan setiap bidang secara proporsional sehingga seluruh program dapat berjalan optimal dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Samarinda. (ADV).
