Mojokerto – Setiap jeda dapat menjadi ruang untuk memperbaiki langkah. Begitu pula dengan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah yang dinilai menjadi kesempatan strategis bagi pemerintah untuk membenahi sistem pelaksanaan program secara menyeluruh sebelum kembali berjalan.
Selama masa libur semester genap yang berlangsung mulai Senin (22/6/2026) hingga 13 Juli 2026, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara sesuai Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan penghentian tersebut, proses produksi dan distribusi makanan bergizi kepada para siswa juga tidak dilaksanakan.
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Jawa Timur, Jaka Prima, menilai kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kelonggaran bagi siswa dan orang tua selama masa liburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program.
“Dengan banyaknya masalah selama ini, jadi harus betul-betul ada evaluasi secara menyeluruh, termasuk pelaksanaan MBG di sekolah juga butuh evaluasi dari sisi makanan dan pelayanan,” tegas Jaka.
Menurutnya, evaluasi harus mencakup tata kelola operasional, efektivitas distribusi, kualitas menu, hingga standar pelayanan yang diterapkan di seluruh SPPG. Ia menilai langkah tersebut penting mengingat selama pelaksanaan MBG masih ditemukan sejumlah persoalan, mulai dari kasus dugaan keracunan makanan hingga terganggunya operasional beberapa dapur pelayanan akibat keterlambatan pencairan dana.
Selain itu, penghentian sementara program juga dinilai memberikan kenyamanan bagi para orang tua. Berbeda dengan periode libur sebelumnya, peserta didik tidak lagi diwajibkan datang ke sekolah hanya untuk mengambil paket makanan bergizi.
“Orang tua tidak perlu khawatir lagi karena harus ambil MBG ke sekolah,” ujarnya.
Di Kota Mojokerto, penghentian program turut berdampak pada aktivitas SPPG. Perwakilan SPPG Wates, Didik, menyampaikan bahwa selama masa liburan seluruh kegiatan operasional dihentikan hingga jadwal penyaluran kembali diberlakukan setelah siswa kembali masuk sekolah.
“Tidak ada kegiatan,” katanya.
Komnas PA Jawa Timur berharap pemerintah memanfaatkan masa jeda tersebut untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki mekanisme pendanaan, serta meningkatkan standar keamanan pangan. Dengan demikian, saat Program Makan Bergizi Gratis kembali berjalan pada tahun ajaran baru nanti, pelayanan yang diberikan kepada para siswa dapat berlangsung lebih aman, berkualitas, dan tepat sasaran.
