Balikpapan – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menjadikan hasil Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ballroom Platinum Hotel and Convention Hall, Balikpapan, Kamis (3/9/2026) malam tersebut, Kutai Timur belum berhasil masuk dalam jajaran pemerintah daerah yang menerima apresiasi.
Acara tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Pada kesempatan itu, pemerintah daerah di Regional Kalimantan dinilai dalam empat kategori utama, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta implementasi Program 3 Juta Rumah.
Pemkab Kutim diwakili Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi. Ia hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati serta Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kutim Mohammad Noor.
Mahyunadi mengatakan, belum diperolehnya apresiasi dari Kemendagri tidak boleh membuat jajaran Pemkab Kutim kehilangan semangat. Hasil penilaian tersebut justru harus dijadikan pemicu untuk melakukan evaluasi dan memperkuat berbagai program pemerintah daerah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius agar kinerja pemerintah daerah semakin baik.
Ia menilai perangkat daerah harus bekerja lebih keras, terutama pada sektor-sektor yang menjadi indikator penilaian pemerintah pusat. Namun, upaya perbaikan tersebut tidak semata-mata dilakukan untuk mengejar penghargaan.
Mahyunadi menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, penghargaan dari pemerintah pusat seharusnya ditempatkan sebagai bentuk motivasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan serta bagian mana yang masih perlu diperbaiki.
Karena itu, Pemkab Kutim akan menjadikan hasil kegiatan tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah.
Mahyunadi berharap masing-masing perangkat daerah dapat melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan, memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
Peningkatan kualitas pelayanan publik, lanjutnya, harus tetap menjadi orientasi utama pemerintah daerah. Setiap program diharapkan tidak berhenti pada pencapaian indikator administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pemkab Kutim juga diharapkan semakin mampu memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program pada sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, perumahan maupun bidang pelayanan publik lainnya.
Dengan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, pemerintah daerah optimistis kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Bagi Pemkab Kutim, apresiasi dari pemerintah pusat bukan menjadi sasaran akhir. Keberhasilan sesungguhnya dinilai dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang optimal, memperkuat program pembangunan serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Kutai Timur.
