SANGATTA – Ketua DPRD Kutim Jimmi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutai Timur, di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (30/10/2024) kemaren. Acara bertema “Konsolidasi Forkopimda dengan Forkopimcam Menjelang Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024” ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat guna memastikan Pilkada Kutim 2024 berjalan dengan aman, damai, dan kondusif.
Rakor ini dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma (AHK), dan dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, di antaranya Ketua DPRD Kutim, Jimmy, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, serta perwakilan dari Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, Camat, Kapolsek, Danramil, dan sejumlah unsur lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim yang menjadi inisiator acara juga turut hadir bersama Badan Intelijen Nasional (BIN), yang memberikan arahan mengenai potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama Pilkada.
Dalam sambutannya, Pjs Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma menekankan pentingnya peran aktif semua pihak dalam menjaga stabilitas daerah selama masa persiapan dan pelaksanaan Pilkada. “Kita harus meningkatkan peran dan sinergi antara semua pihak untuk memastikan Pilkada Kutim berjalan dengan sukses. Potensi kerawanan memang ada, tetapi kami optimistis dapat meredamnya dengan kerja sama yang solid,” kata Agus.
Sinergi dan Netralitas Aparat
Agus menjelaskan bahwa Pemkab Kutim telah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang bisa muncul sebelum dan selama pelaksanaan Pilkada 2024. Hal-hal yang menjadi perhatian utama antara lain distribusi logistik, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta pengawasan terhadap peran penyelenggara pemilu. AHK menegaskan bahwa netralitas ASN dan aparat keamanan seperti TNI dan Polri adalah hal yang tidak bisa ditawar. “Netralitas adalah harga mati. Kita harus menjamin bahwa pilkada berlangsung secara adil dan damai, tanpa adanya intervensi politik,” tegas Agus.
Pjs Bupati Kutim juga mengingatkan bahwa meskipun Pilkada Kutim 2024 akan menghadapi tantangan, terutama karena kedekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membawa banyak potensi dinamika politik, pihak pemerintah dan aparat keamanan akan bekerja keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban. “Konsolidasi antar Forkopimda dan Forkopimcam sangat penting untuk memitigasi potensi kerawanan,” tambahnya.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Ketua DPRD Kutim, Jimmi juga memberikan pandangannya mengenai Pilkada Kutim 2024. Ia berharap agar pilkada kali ini berlangsung dalam suasana yang damai dan sejuk, serta mendapatkan partisipasi penuh dari masyarakat. “Pilkada harus menjadi momentum bagi kita semua untuk memilih pemimpin dengan hati nurani. Saya berharap seluruh masyarakat Kutim menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa merusak kedamaian,” ujar Jimmi.
Politisi yang dikenal tegas ini juga menyoroti pentingnya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Meskipun Pilkada sebelumnya berjalan dengan lancar, rendahnya partisipasi pemilih di beberapa wilayah menjadi salah satu tantangan yang harus diperhatikan. “Pendidikan politik harus terus dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pilkada adalah ajang demokrasi, dan kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas partisipasi pemilih,” tambah legislator PKS ini.
Kesiapan Keamanan dan Distribusi Logistik
Kapolres Kutim, AKBP Chandra Hermawan, dalam laporan persiapannya menyampaikan bahwa aparat kepolisian Kutim telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga keamanan selama Pilkada 2024. Sebanyak 414 personel Polres Kutim akan terlibat langsung dalam pengamanan, dengan tambahan dukungan dari Polda sebanyak 100 personel, serta 100 personel dari Brimob dan Samapta. Kapolres juga mengungkapkan bahwa total pemilih di Kutim tercatat sebanyak 297.994 orang yang tersebar di 18 kecamatan dan 141 kelurahan/desa, dengan total 171 Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kami juga sudah memetakan sekitar 500 lokasi rawan yang perlu pengawasan ekstra,” ujar Kapolres.
Untuk menjaga keamanan di TPS, setiap dua personel akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Kapolres mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. “Penting untuk memverifikasi setiap informasi yang beredar. Jangan sampai hoaks menjadi pemicu konflik yang dapat merusak situasi,” kata AKBP Chandra.
Di sisi lain, Lanal Sangatta juga berperan penting dalam mendukung kelancaran distribusi logistik. Mengingat luasnya wilayah Kutim yang terbentang hingga daerah pesisir, distribusi logistik melalui jalur laut menjadi krusial. Lanal Sangatta memaparkan kesiapan mereka untuk mendistribusikan logistik ke berbagai daerah yang membutuhkan, dengan mengerahkan tujuh pos AL dan memperhitungkan faktor alam seperti pasang surut laut. “Distribusi logistik akan melibatkan perjalanan darat dan laut, yang membutuhkan koordinasi matang agar semua bahan logistik sampai tepat waktu di TPS,” jelas perwakilan dari Lanal.
Rekomendasi untuk Keamanan dan Infrastruktur
Rakor tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memaksimalkan kesiapan Pilkada Kutim. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah untuk menambah jumlah pos keamanan di kecamatan-kecamatan yang memiliki fasilitas terbatas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, Kapolres juga mengusulkan agar personel kepolisian yang berasal dari warga lokal dapat lebih banyak direkrut, karena mereka lebih mengenal kondisi dan karakter masyarakat setempat.
Pjs Bupati Agus Hari Kesuma mengingatkan pentingnya komunikasi yang terus-terusan antara Forkopimcam dan Forkopimda untuk segera mengatasi potensi masalah. “Konsolidasi yang telah dibentuk selama ini harus terus dipertahankan. Semua pihak harus siap untuk bertindak cepat jika ada kerawanan yang perlu ditangani,” tutup Agus.
