Sangatta – Genderang komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak kembali ditabuh, kali ini dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) se-Kalimantan Timur (Kaltim).
Pembukaan resmi Rakorda digelar meriah di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutim pada Minggu malam (25/5/2025), ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Dalam pidatonya, Seno Aji menekankan bahwa isu perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab konstitusional yang tidak bisa ditawar.
“Kita ketahui PPPA ini juga sebagai bagian dari amanat undang-undang yaitu menjaga perempuan dan anak Indonesia,” tegasnya di hadapan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, anggota DPRD Kaltim Agus Aras, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta peserta Rakorda yang hadir dari seluruh penjuru Kaltim.
Seno Aji menyampaikan keprihatinannya atas masih maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan mengutip salah satu kasus kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Loa Janan, Kukar, sebagai contoh nyata perlunya tindakan konkret dari semua pihak.
“Kemarin ada anak SMP kelas 3 yang disiksa teman-temannya sendiri, disaksikan oleh banyak anak SMA. Setelah mengetahui kejadian tersebut, saya langsung menghubungi Kapolres Kutai Kartanegara. Alhamdulillah pelakunya ada lima orang, dan sudah ditangkap,” ungkapnya.
Dalam konteks perlindungan jangka panjang, Seno juga menyoroti pentingnya pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA) di seluruh wilayah Kaltim. Ia menyebut bahwa integrasi perspektif gender dan anak dalam kebijakan desa merupakan bagian dari peta jalan menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).
“Setiap desa harus melakukan itu. Implementasinya adalah nanti keluarnya Kabupaten Layak Anak,” jelasnya.
Menurut data yang disampaikannya, saat ini sembilan dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim sudah masuk kategori KLA. Hanya Mahakam Ulu yang belum, dan Seno menekankan pentingnya mendorong wilayah tersebut agar tidak tertinggal.
Selain itu, ia menyoroti peran program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai sarana tumbuh kembang anak yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
“RBI ini penting agar anak-anak kita bisa beraktivitas dan berkreasi,” katanya penuh harap.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Kutim sebagai tuan rumah Rakorda. Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara.
“Apabila ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan Rakorda ini berlangsung, mohon dimaafkan,” ujarnya dengan rendah hati.
Ardiansyah berharap pelaksanaan Rakorda ini bisa menjadi momentum penting bagi Dinas PPPA Kutim untuk meningkatkan kinerja dan sinergi dalam penanganan isu perempuan dan anak di daerah. Ia mengakui Kutim masih menghadapi berbagai tantangan, tetapi tetap optimistis bahwa semua bisa diatasi dengan kerja sama semua pihak.
Rakorda ini diikuti oleh beragam unsur, mulai dari Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, DPRD Kutim, instansi vertikal, perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, hingga pusat-pusat penelitian gender dan anak.
Rakorda akan berlangsung selama tiga hari, yakni dari 25 hingga 27 Mei 2025, dengan mengangkat tema: “Membangun Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Lingkungan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Kaltim.”
Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang aplikatif, sinergis, dan mampu menjawab tantangan di lapangan. Tujuan besarnya adalah menciptakan sistem perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak anak yang semakin optimal dan merata di seluruh wilayah Kaltim.
Rakorda ini menjadi panggung penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menyatukan visi, menyamakan langkah, dan menyalakan kembali semangat perjuangan demi hak-hak perempuan dan anak. Suara dari Sangatta ini diharapkan menggema ke seluruh penjuru Kalimantan Timur, menyatukan niat dan tindakan untuk menjadikan Kaltim benar-benar layak bagi perempuan dan anak.
