Samarinda – Isu kekerasan terhadap anak kini menjadi perhatian serius di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sebagai respon, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Konvensi Hak Anak pada Rabu–Jumat (16–18/10/2024) di Ballroom lantai 5 Hotel Fugo, Samarinda. Pelatihan ini menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga sosial, hingga media, demi menciptakan lingkungan yang ramah anak.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, yang hadir mewakili Pjs Bupati Kutim, membuka acara dan menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas para peserta agar hak-hak anak lebih dipahami dan diterapkan secara konkret di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta agar hasil yang didapatkan dapat langsung diterapkan di masyarakat. Dengan begitu, kita bisa memperkuat perlindungan bagi anak-anak di Kutim,” ungkap Idham.
Ia juga menyoroti tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga di Kutim dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, pelatihan ini menjadi strategi penting untuk memperkuat jaringan perlindungan anak hingga ke tingkat desa.
Dalam sambutannya, Idham menegaskan tekad DPPPA untuk menjadikan Kutai Timur sebagai Kabupaten Layak Anak. Namun, ia menyadari bahwa cita-cita ini tak akan tercapai tanpa kolaborasi aktif semua pihak.
“Anak-anak adalah masa depan kita. Keberhasilan program Kabupaten Layak Anak bukan hanya wacana, tetapi langkah nyata yang harus kita jalankan bersama,” tegasnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah, lembaga sosial, dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Mereka mendapatkan materi komprehensif dari narasumber berpengalaman, termasuk dr. Nova Paranoan yang menyoroti pentingnya perlindungan anak berbasis hak.
“Hak-hak anak adalah tanggung jawab semua pihak. Kita harus memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial,” ujar dr. Nova.
Selain sesi materi, Bimtek dirancang interaktif dengan diskusi kelompok yang mengangkat persoalan riil di lapangan, seperti diskriminasi dan kekerasan tersembunyi yang kerap terjadi namun belum tertangani.
Idham Cholid juga menggarisbawahi pentingnya penyelarasan dan transparansi data kekerasan anak untuk kebijakan yang lebih efektif. Ia menilai, edukasi dan kampanye publik harus terus digaungkan agar kesadaran masyarakat terhadap hak anak meningkat.
Media pun dinilai berperan vital. Dalam penutupan acara, Idham menyebut media sebagai agen perubahan yang bisa mengedukasi publik dan membangun opini positif tentang pentingnya perlindungan anak.
“Media adalah mitra strategis pemerintah. Mereka memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi yang edukatif dan membangun opini publik tentang pentingnya perlindungan anak,” jelasnya.
DPPPA Kutim berharap Bimtek ini bisa membuka jalan kolaborasi berkelanjutan demi perlindungan anak yang menyeluruh. Idham mengajak semua peserta untuk tak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi terus bergerak menerapkan ilmu demi masa depan anak-anak Kutim.
