Samarinda – “Tak ada lagi anak putus sekolah karena biaya,” begitu semangat yang digaungkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lewat peluncuran program Gratispol. Program strategis ini menjanjikan pendidikan gratis dari tingkat SMA hingga S3, dan menjadi tonggak baru pembangunan sumber daya manusia unggul di Bumi Etam.
Diluncurkan pada Senin (21/4/2025), Gratispol menjadi program monumental Pemprov Kaltim yang menyasar siswa SMA, SMK, MA, serta mahasiswa di semua jenjang—baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan di ruang kerjanya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, program ini merupakan refleksi komitmen membangun generasi emas Kaltim.
“Alhamdulillah kemarin telah diluncurkan Gratispol. Ini program besar Pemprov Kaltim dan sejalan dengan cita-cita nasional,” ujar Seno Aji, Selasa (22/4/2025).
Gratispol tidak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga menyediakan seragam dan sepatu sekolah gratis bagi siswa SMA dan SMK baru mulai Mei hingga Juni 2025. Di balik kebijakan ini terdapat alokasi anggaran yang tidak main-main. Tahun 2025, Pemprov menggelontorkan dana sebesar Rp 750 miliar dan siap menambah hingga Rp 2,1 triliun tahun depan demi menjamin akses pendidikan merata.
“Kita sudah siapkan Rp 1,2 triliun untuk SMA, SMK, MA hingga S1, S2, dan S3. Kalau nanti postur anggaran naik sampai Rp 30 triliun, maka porsi pendidikan bisa mencapai Rp 6 triliun,” sambung Seno.
Lebih jauh, Gratispol juga membawa visi jangka panjang berupa pendirian sekolah unggulan yang akan bermitra dengan universitas kelas dunia seperti Oxford dan Cambridge. Sekolah ini dirancang dengan kurikulum bilingual dan pengajar bersertifikasi internasional guna mempersiapkan siswa bersaing di ranah global sejak dini.
“Kalau anggaran kita besar tidak tertutup kemungkinan kita akan mengembangkan ke yang lain. Semisal mendirikan SMA Unggulan… mereka akan dididik sejak SMA agar bisa bersaing secara global,” tambah Seno.
Dengan target meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dari 12% menjadi 30% dalam sepuluh tahun dan mendorong rata-rata lama sekolah menjadi 16 tahun, Gratispol menjadi langkah konkret mewujudkan pendidikan inklusif di Kalimantan Timur. Pemerintah yakin, investasi besar ini akan membuahkan masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing tinggi.
