Samarinda – Listrik yang padam tak hanya mematikan lampu, tetapi juga menghambat denyut aktivitas masyarakat. Gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda dalam beberapa hari terakhir memicu keluhan dari warga hingga pelaku usaha yang terdampak langsung oleh terhentinya berbagai aktivitas ekonomi maupun rumah tangga.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pihaknya telah menerima penjelasan langsung dari manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda dalam audiensi yang berlangsung pada Rabu (8/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik yang terjadi dan menjelaskan bahwa gangguan disebabkan oleh persoalan teknis yang kini sedang dalam tahap penanganan.
“Mereka tadi menyampaikan permohonan maaf atas mati lampu beberapa hari ini di Kota Samarinda,” ujar Helmi usai mengikuti audiensi bersama jajaran PLN.
Menurut Helmi, DPRD meminta PLN tidak hanya fokus pada penanganan gangguan jangka pendek, tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kelistrikan. Perbaikan infrastruktur dinilai menjadi langkah penting agar gangguan serupa tidak terus berulang, terutama di kawasan pinggiran kota yang hingga kini masih memiliki jaringan listrik dengan spesifikasi yang belum memadai.
Ia menegaskan bahwa penguatan jaringan distribusi listrik harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Infrastruktur kelistrikan yang andal dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan permukiman, investasi, serta pengembangan tata ruang Kota Samarinda di masa mendatang.
“Kami berharap PLN bisa bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menata infrastruktur kelistrikan menjadi lebih baik, terutama di daerah-daerah pinggiran yang infrastrukturnya mungkin belum sesuai spesifikasi,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Samarinda juga menyoroti pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan PLN. Helmi berharap program tersebut dapat lebih menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya pada sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Selain itu, DPRD turut meminta adanya komunikasi yang lebih intensif kepada masyarakat ketika terjadi gangguan kelistrikan. Informasi mengenai penyebab pemadaman maupun estimasi waktu penyelesaian dinilai penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan langkah antisipasi sehingga dampak kerugian dapat diminimalkan.
Berdasarkan penjelasan PLN, proses pemulihan jaringan listrik diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua hari setelah audiensi berlangsung. DPRD berharap target tersebut dapat direalisasikan sehingga pasokan listrik di seluruh wilayah Kota Samarinda kembali normal dan aktivitas masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan.
“Mereka mengharapkan mudah-mudahan dalam satu sampai dua hari ini sudah bisa teratasi,” jelas Helmi.
Helmi mengungkapkan, selama pemadaman berlangsung DPRD menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Keluhan paling banyak datang dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengalami gangguan operasional, sementara masyarakat umum juga mengeluhkan terganggunya aktivitas rumah tangga akibat pasokan listrik yang tidak stabil.
“Harapan kami persoalan mendasarnya segera diselesaikan agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Helmi.
DPRD Samarinda berharap evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan dapat segera dilakukan sehingga pelayanan listrik kepada masyarakat menjadi lebih andal. Dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan koordinasi yang lebih baik antara PLN dan pemerintah daerah, gangguan pasokan listrik diharapkan dapat diminimalkan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di Kota Samarinda. (ADV).
