Kutim – “Satu pintu” menjadi gambaran arah baru pengelolaan data pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Timur menjadi salah satu dari delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang aplikasinya akan masuk dalam sistem dashboard terintegrasi, sehingga berbagai informasi dan layanan dapat diakses secara lebih ringkas tanpa harus membuka banyak aplikasi secara terpisah.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur, Sulisman, menjelaskan bahwa konsep tersebut menggabungkan sejumlah aplikasi maupun data yang sebelumnya dikelola masing-masing OPD. Setiap perangkat daerah tetap mengelola program dan basis datanya sesuai tugas dan fungsi masing-masing, tetapi informasi yang dibutuhkan nantinya dapat ditampilkan melalui satu dashboard yang sama. Skema ini diharapkan membantu proses pencarian data, terutama ketika pimpinan daerah membutuhkan informasi secara cepat untuk mendukung pengambilan kebijakan.
“Jadi intinya bahwa di aplikasi itu, itu nanti masing-masing OPD itu kan mengaplikasikan semua atau mengaplikasikan program yang ada di dinas itu kan nanti di aplikasi tersebut,” kata Sulisman.
Untuk Distransnaker Kutai Timur, integrasi tersebut akan mencakup sejumlah data yang berkaitan langsung dengan sektor ketenagakerjaan. Informasi seperti data tenaga kerja, kesempatan kerja hingga data perusahaan nantinya dapat tersedia dan diakses melalui sistem yang telah disatukan. Dengan mekanisme tersebut, pengguna tidak lagi perlu berpindah-pindah platform hanya untuk memperoleh informasi dari beberapa perangkat daerah.
“Data-data yang dibutuhkan itu, data lawan kerja, kesempatan kerja, data perusahaan, nah disitu ada nanti, di aplikasi itu, jadi nanti bisa diambil dengan satu dashboard,” ujarnya.
Menurut Sulisman, keberadaan dashboard bersama juga memberikan kemudahan bagi pimpinan ketika memerlukan data lintas sektor. Sebagai contoh, kebutuhan informasi mengenai kependudukan dapat diarahkan pada data milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara ketika membutuhkan gambaran mengenai kondisi pengangguran atau ketenagakerjaan di Kutai Timur, data tersebut dapat bersumber dari sistem yang dikelola Disnakertrans.
“Dalam satu dashboard sudah ada beberapa aplikasi tadi, jadi lebih mudah, misalkan pimpinan mau cari data terkait dengan kependudukan di capil, maka di dashboard itu sudah ada,” kata Sulisman.
Ia menambahkan, prinsip utama integrasi itu bukan menghilangkan aplikasi milik masing-masing dinas. Aplikasi sektoral tetap menjadi sumber data sesuai kewenangan OPD, tetapi akses informasinya dihubungkan dalam satu sistem. Dengan demikian, data yang sebelumnya tersebar dapat dihimpun dan ditampilkan dalam satu ruang digital yang lebih mudah digunakan.
“Kalau mencari data terkait dengan masalah pengangguran di Kutai Timur berarti punyanya Disnaker, aplikasinya, tapi dalam satu dashboard itu sudah diintegrasikan,” lanjutnya.
Integrasi aplikasi delapan OPD tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kutai Timur. Ketersediaan data lintas perangkat daerah dalam satu dashboard dapat mempercepat proses koordinasi karena informasi dari setiap sektor lebih mudah ditemukan dan dibandingkan. Selain mendukung kebutuhan pimpinan daerah, sistem terintegrasi juga berpotensi mengurangi pengelolaan informasi yang terpisah-pisah antardinas.
Bagi Distransnaker, digitalisasi tersebut memiliki peran penting karena data ketenagakerjaan terus bergerak mengikuti perkembangan perusahaan, pencari kerja, kebutuhan tenaga kerja serta kondisi pasar kerja. Ketika data tersebut tersaji dalam sistem yang terhubung, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran lebih cepat mengenai kondisi ketenagakerjaan yang menjadi dasar dalam menentukan program maupun kebijakan.
Ke depan, integrasi dashboard delapan OPD diharapkan tidak hanya menyederhanakan akses terhadap data pemerintahan, tetapi juga memperkuat efektivitas pelayanan dan proses pengambilan keputusan. Melalui penyatuan akses aplikasi tersebut, setiap OPD tetap menjadi pemilik dan pengelola data sektoralnya, sementara pemerintah memiliki satu dashboard untuk membaca berbagai informasi strategis Kutai Timur secara lebih praktis.
